Ribuan Tunanetra Terancam Tak Ikut Pemilu

VIVAnews – Ribuan tunanetra di Kabupaten Brebes terancam tidak bisa memilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) pada 8 Juli mendatang. Masalahnya, hingga Selasa 30 Juni 2009 KPU Brebes belum menerima alat bantu mencontreng bagi tunanetra (templete).

Padahal seluruh logistik Pilpres harus sudah dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling akhir 2 Juli mendatang.

Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Brebes, Wasito mengatakan, jumlah tunanetra yang memiliki hak pilih di wilayahnya sekitar 2.500. Mereka sebenarnya sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam Pilpres.

Contoh Alat Bantu Pemilih Tuna Netra

Namun, bila tidak menggunakan alat bantu, mereka kebingungan. Sebab, alat itu sangat membantu dalam memilih. Selain itu, suara yang diberikan juga akan terjami kerahasiaannya. “Saat Pileg lalu, saya tidak menyotreng. Saya kebinggungan cara mencotrengnya,” tuturnya,

Dia mengungkapkan, pada Pileg lalu banyak tunanetra di Brebes yang terpaksa tidak ikut mencotreng. Jumlah mereka ada sekitar 60 persen dari total tunanetra yang tercatat di daftar pemilih. Itu terjadi karena mereka mengaku kebingungan.

Sebab, saat itu tidak ada sosialisasi sama sekali baik dari KPU maupun partai politik. Termasuk, tata cara penggunaan alat bantu tersebut. Padahal, alat itu sangat membantu tunanetra saat berada di dalam bilik suara. “Hingga kini, kami juga belum menerima sosialisasi dari KPU daerah,” katanya.

Menurut dia, KPU daerah memang telah berkoordinasi dengan organisasinya untuk melaksanakan sosialisasi. Namun, sampai sekarang belum bisa terealisasi.

“Sejauh ini kami baru menerima sosialisasi dari KPU pusat saat Kongres Pertuni di Jakarta. Tapi, yang menerima hanya tiga orang perwakilan. Bahkan, saat itu kami juga diberi contoh alat bantu mencontreng bagi tunanetra,” ujarnya.

Ketua KPU Brebes, Mahfudin SS mengatakan, pihaknya hingga kemarin memang belum menerima template. Logistik itu dikirim dari KPU pusat. Akibatnya, KPU belum bisa melaksanakan sosialisasi kepada para tuna netra.

Namun demikian, logistik tersebut dipastikan akan diterima KPU daerah sebelum hari H pemungutan suara. “Kapan waktunya, kami belum mendapat kejelasan. Tapi, yang jelas akan datang. Kalau alatnya sudah diterima, kami segera mensosialisasika kepada tunanetra,” ujarnya.

Menurut dia, logistik yang belum diterima KPU hanya (template) Logistik lainnya, seperti surat suara, tinta, segel dan formulis model C sudah diterima. Bahkan, sudah didistribusikan ke PPK. Hingga kini tercatat ada 14 kecamatan yang telah menerima logistik Pilpres. Sisanya, tinggal tiga kecamatan.

Sesuai jadwal tahapan, seluruh logistik paling lambat diterima PPK hingga 2 Juli. Sedangkan diterima PPS paling akhir 5 Juli dan KPPS 7 Juli. “Jadi, para tunanetra tetap akan bisa memilih karena masih mempunyai cukup waktu untuk sosialisasi,” tuturnya.

Laporan: Wiwing Wiwoho | Tegal (antv)

• VIVAnews